Media Sebagai Shadow Political Actor (Aktor Bayangan)

Dalam mengkampanyekan gagasan dan cita-cita yang dibawa oleh sebuah partai, maka dibutuhkan ruang-ruang publik. Salah satu ruang publik yang dapat menjangkau semua kalangan adalah media massa. Media massa banyak memberikan informasi mengenai peristiwa politik yang terjadi secara universal. Hal itu menjadi-kannya sebagai salah satu alat kampanye yang paling efektif pada era digital saat ini.

Sebagai alat menyampaikan berita, penilaian atau gambaran umum, media mempunyai kemampuan berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Media dalam sebuah komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. komunikator atau aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media. Tak heran, barang siapa yang telah menguasai media, maka dia hampir memenangi pertarungan politik. Semenjak kemajuan teknologi dan informasi yang revolusioner, media cetak maupun elektronik mengantarkan informasi kepada khalayak sangat efektif

Pengertian Media

Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televise, diagram, media cetak (printed material), computer, dan lain sebagainya. (Indriana 2011: 13)

Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses ilmu pengetahuan tentang penjajakan cenderung diartikan sebagai alat-alat garfis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.

Saluran Komunikasi Politik

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang mempunyai peran besar. Media massa selalu ada pada peristiwa yang penting, mengamati, merekam, mencatat, dan setelah itu menyebarluaskan pada publik dengan sudut pandang masing-masing dari media massa. Komunikasi politik berlangsung dalam konteks system politik tertentu dengan segala aturan dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang mungkin berbeda pada setiap masyarakat atau pada setiap bangsa. (Suwarno: 241)

Maka dengan hadirnya media massa khususnya televisi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudahkan kepada setiap komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Dengan demikian, masyarakat semakin tercerdaskan oleh perdebatan-perdebatan tentang calon kepala daerah yang akan dipilihnya.

Kekuatan Media sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak, telah banyak memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Kemampuan melipatgandakan pesan-pesan politik di media massa mempunyai dampak terhadap berubahnya perilaku pemilih. Maka dari itu, bagi para elit politik yang ingin bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, akan berusaha memanfaatkan media massa untuk tujuan publikasi dan pembentukan citra. Media dalam bentuk apapun adalah saluran komunikasi seorang kandidat kepada khalayak yang dikatakan efektif dan efisien pada masa kampanye modern saat ini. (Suwarno: 242)

Media Propaganda Partai Komunis Indonesia

Pada pemilihan umum 1955, tiga partai besar masing-masing memiliki media massa. Partai Nasional Indonesia memiliki media bernama Suluh Indonesia, Partai Komunis Indonesia memiliki media bernama Harian Rakyat, dan Nahdlathul Ulama memiliki media bernama Pedoman Masyarakat. Mereka memanfaatkan media untuk menyuarakan kepentingan dan kampanye program ke masyarakat. Terbukti ketiga partai ini berhasil meraup suara yang signifikan.

Harian Rakyat merupakan salah satu surat kabar Indonesia yang sering dianggap terafiliasi bahkan sebagai media resmi Partai Komunis Indonesia. Harian Rakyat pertama kali terbit pada tanggal 31 Januari 1951 yang semula bernama Suara Rakyat. Berkantor di Jalan Pintu Besar Nomor 93, Jakarta. Harian Rakyat pada awal mulanya dipimpin oleh Njoto sebagai dewan redaksi dan Mula Naibaho sebagai penanggungjawab redaksi. (Rhoma dan Muhiddin 2008: 77)

Sebagai sebuah media massa yang mengambil aliran konfrontasi, surat kabar Harian Rakyat selalu bertentangan dengan kelompok-kelompok lain tidak terkecuali dengan pihak penguasa. Konfrontasi yang sering dilakukan tersebut menjadi Harian Rakyat ditutup karena pemberitaannya yang dianggap melanggar ketentuan pemerintah. Mereka dinilai melanggar ketentuan pemerintah agar media menyiarkan berita yang bersumber pada juru bicara resmi Musyawarah Nasional, yang sedang merujukkan para pemimpin pemerintah pusat dengan daerah-daerah yang memberotak. (Sekretariat Negara Republik Indonesia 1994: 32)

Pada tanggal 2 November 1959, Harian Rakyat kembali dibredel oleh Pemerintahan. Alasan pembredelan kali ini tidak begitu jelas. Yang terjadi atas pembredelan ini adalah diadakan aksi perluasan peredaran Harian Rakyat yang dipimpin oleh para petinggi PKI yaitu D.N. Aidit, M.H Lukman dan aktivis PKI lainnya yang langsung turun ke jalan. (Rhoma dan Muhiddin 2008: 98)

Pada tanggal 9 Desember 1959, pembredelan Harian Rakyat terulang kembali. Alasan pembredelan karena Harian Rakyat memuat berita “tjeramah Njoto di gedung SBKA” yang diadakan pada 23 November 1959 dan dimuat pada 24 November 1959. Alasan pembredelan ini juga tidak jelas sehingga menimbulkan protes dan desakan agar Harian Rakyat diterbitkan kembali. Oleh karena banyak desakan dari berbagai pihak, Harian Rakyat dapat terbit kembali pada tanggal 23 Desember 1959. (Rhoma dan Muhiddin 2008: 99)

Pada tanggal 3 Februari 1961 oleh Penguasa Jakarta Raya, Harian Rakyat ditutup kembali. Alasan yang diajukan untuk pembredelan adalah pemuatan sambutan ketua CC PKI D.N Aidit pada hari jadi ke-10 koran Harian Rakyat. Dalam pidatonya, Aidit mengajukan tuntutan struktur kabinet dan menyinggung masalah demokrasi serta kebebasan politik. Menurut Penguasa, komentar yang muncul itu dapat mengganggu kestabilan politik di Indonesia saat itu.

Aliran jurnalisme yang diusung oleh Harian Rakyat adalah jurnalisme konfrontasi dengan bahasa yang meledak, tembak langsung dan pukul di tempat. Garis politik redaksi yang ditarik Harian Rakyat adalah konfrontasi maka sering terjadi konflik dan pertentangan dengan media massa lain. Secara sederhana, Harian Rakyat selalu menunjukkan sikap berani dan ofensif terhadap lawan-lawannya. Gaya bahasa yang digunakan hemat, lincah, dan terus terang sesuai dengan ajaran Marxisme dan Leninisme. Bahasa yang hemat, lincah dan terus terang itu mudah dimengerti petani dan buruh yang menjadi basis massa Partai Komunis Indonesia (PKI).

Media Sebagai Aktor Politik

Media massa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan opini publik, karena media massa mampu mempengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu. Bahkan terkadang membuat audience tidak sadar akan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. peranan media massa memiliki kemampuan sebagai alat ideologi karena mampu menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status dan mendefinisikan legitimasi serta mendefinisikan realitas.

Dalam hal ini sering kali media massa dijadikan sebagai alat berbagai macam kepentingan dalam kehidupan masyarakat sehingga ia menjadi perpanjangan tangan dari berbagai elemen masyarakat. menurut McLuhan, media merupakan perpanjangan dari pikiran manusia dan beranggapan bahwa kecenderungan utama dalam periode sejarah manapun adalah merupakan suatu pengaruh dari media yang berkuasa pada saat itu. (Vellayati: 2)

Media menurut banyak kalangan adalah aktor politik yang penting dalam pertarungan politik di Indonesia. Alasannya adalah media sebagai sebuah institusi dan aktor politik memiliki hak-hak. Selain itu, media dapat memainkan berbagai peran politik, diantaranya mendukung proses transisi demokrasi, dan melakukan oposisi. Bahwa hal ini telah menjadi perhatian penting pada masyarakat barat, para jurnalis telah berhasil mendorong masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai aktor politik, sedangkan para pakar politik juga telah gagal untuk mengenali media sebagai sebuah institusi politik. (Katz dan Crotty 2015: 857)

Media juga dianggap fire-fighting, yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi di saat-saat krisis. Hal ini dapat dilihat dari peran media dalam menggulingkan rezim Marcos di Filipina di tahun 1986. Pers merupakan agen perubahan (agent of change) atau agen stabilitas dalam rezim otoriter, sebagai agen pengendali dalam demokrasi liberal (seperti di Jepang pada tahun 1970-an), dan agen perubahan dalam masyarakat di saat terjadinya transisi politik (seperti di Korea Selatan pada tahun 1987). Dalam negara berkembang seperti Indonesia, pemusatan peranan politik media telah diakui dalam proses nation building. (Katz dan Crotty 2015: 857)

Tiga aktor dalam politik media ialah politisi, jurnalis, dan masyarakat yang digerakkan oleh kepentingan khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah untuk mobilisasi dukungan publik yang diperlukan untuk memenangkan calon dalam pemilihan umum dan ketika sudah terpilih dapat membentuk program. Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk menciptakan berita baik dalam bentuk tulisan dan gambar yang dapat menarik perhatian banyak orang sedangkan bagi masyarakat tujuan dari politik media adalah untuk mengawasi politik dan menjaga kebijakan dan program politisi agar tetap akuntabel dan transparan.

Afiliasi Media Massa terhadap Partai Politik

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, media massa adalah aktor politik. Maka individu yang memiliki media massa memiliki kemampuan untuk bersaing di kancah perpolitikan Indonesia. Ada beberapa stasiun televisi yang pemiliknya berkecimpung di dunia politik. Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh yang berposisi sebagai ketua umum Partai Nasional Demokrat, dan TVOne yang dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakrie yang juga sebagai ketua umum Partai Golongan Karya. (Arif 2014)

Masih ada beberapa tokoh politik yang memiliki media massa. Salah satunya adalah Dahlan Iskan yang pernah menjadi menteri BUMN pada masa pemerintahan Susil Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan memiliki media Jawa Pos tv, jpnn.com, dan Fajar FM. Meskipun tidak sebesar media yang dimiliki Surya Paloh dan Aburizal Bakrie, tetapi cukup memiliki pengaruh terhadap jangkauan pembacanya.

Selanjutnya ada Hary Tanoesoedibjo yang menjabat sebagai ketua partai Perindo. Ia merupakan salah satu politisi yang memiliki media massa terbesar dan terbanyak. Media massa yang dimilikinya adalah MNC, Global, RCTI, Koran Sindo, Okezone, Sindo news, Trijaya FM, RDI, Global Radio, Indostar II, dan Indovision. Dengan demikian, dapat kita katakan jika Partai Perindo merupakan partai yang paling menguasai media massa di Indonesia pada saat ini. (Aulia dan Damianus 2018)

Daftar Pustaka

Ardiyanto, Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M. Dahlan. 2008. Lekra Tak Membakar Buku. Yogyakarta: Merekasumba.

Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994). Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Aulia dan Andreas, “8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak,” artikel diakses pada 11 Mei 2023, dari https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7

Richard. S. Katz dan William Crotty. 2015. Handbook Partai Politik. Bandung: Nusa Media.

Hajad, Vellayati. “MEDIA DAN POLITIK: Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik".

Dian Indriana. 2011. Ragam Alat Bantu Pengajaran, cet pertama. Jogjakarta: DIVA Press.